Berdasarkan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra–PD) adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) Tahun yang berfungsi untuk merencanakan perubahan ke arah yang lebih baik, pengelolaan keberhasilan dan menjamin efektivitas penggunaan potensi sumber daya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi.

Program dan kegiatan yang disusun telah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbang tingkat Kecamatan dan Kabupaten Labuhanbatu, dalam pelaksanaannya bersama masyarakat dan Pemerintah, dimana masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat.

Kegiatan masyarakat dan pemerintah tersebut harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan. Salah satu kegiatan Pemerintah adalah pemberian pelayanan pada masyarakat yang merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara.

Mengingat ruang lingkup pelayanan umum sangat kompleks dan krusial maka senantiasa perlu dikaji dan dievaluasi secara proaktif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan. Agar tercipta pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang baik dan benar dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada prosedur dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun mendatang, dengan memperhitungkan potensi/kekuatan, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada.

Rencana Strategis disusun untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu yang memuat tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta kegiatan dalam rangka terwujudnya pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hubungan Renstra PD dengan RPJM Daerah Kabupaten adalah Renstra PD sebagai dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah Kabupaten untuk

setiap PD yang memuat arah dan kebijakan teknis dan indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap PD yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Labuhanbatu.

Gambar 1. Kaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lain

20 Tahun 5 Tahun

Pedoman Dijabarkan

DISERASIKAN

DIPERHATIKAN PEDOMAN

RPJMD PROV

DIPERHATIKAN

RPJMD KAB

RENSTRA PD

Sehubungan dengan konteks tersebut di atas, Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu redesign system dan mekanisme dalam menampung, menganalisis dan menggunakan kekuatan (strength) sumber daya untuk mengatasi kelemahan (weakness) menjadi peluang (opportunities), sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang akurat. Hal ini dapat menyelaraskan Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi maupun Nasional yang bersumber pada :

Dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan
Dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan
Dokumen pokok-pokok Rencana Pembangunan
Urusan wajib, urusan pilihan serta tujuan keselarasan dan keterpaduan Pengelolaan Keuangan

Dukungan terhadap dokumen tersebut di atas diwujudkan dalam bentuk RPJP dan RPJM daerah melalui kerjasama dan koordinasi antara aparat perencana dengan unit/satuan kerja terkait maupun dengan masyarakat.

Sejak bergulirnya otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Intsruksi Presiden tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), secara tidak langsung yang berpengaruh terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dokumen Perencanaan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Ø Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Daerah mengacu kepada RPJP Nasional dan memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Ø Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun. RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. Secara sistematis isi dari RPJM Daerah memuat :

- Strategi Pembangunan Daerah

- Kebijakan Umum

- Arah Kebijakan Keuangan Daerah

- Program SKPD

- Lintas SKPD, kewilayahan

- Lintas kewilayahan yang berisikan kegiatan dalam kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran.

Ø Rencana strategis SKPD adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra SKPD berpedoman kepada RPJM Daerah dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif.

Ø Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah rencana pembangunan tahunan daerah. RKPD merupakan penjabaran RPJM Daerah dan mengacu pada RKP. Isi RKPD memuat :

- Prioritas Pembangunan Daerah

- Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

- Arah Kebijakan Keuangan Daerah

- Program SKPD

- Lintas SKPD, kewilayahan

- Lintas kewilayahan berisikan kegiatan dalam kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran.

Rencana Kerja SKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan langkah kebijakan operasional untuk mencapai keseluruhan sasaran pembangunan secara bertahap, yang pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
Proses penyusunan APBD secara berurutan adalah :
- Kebijakan Umum APBD
- rioritas dan Plafon Anggaran sementara
- RKA-SKPD
- RAPBD
- APBD
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen perencanaan pelaksanaan anggaran untuk periode satu tahun.

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Rencana Strategis merupakan salah satu dokumen perencanaan yang disusun oleh Badan, Dinas dan Kantor se-Kabupaten Labuhanbatu yang memuat tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan yang realistis. Penyusunan dokumen rencana strategis merupakan pelaksanaan amanat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dari aspek keuangan, rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu memiliki keterkaitan dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu :

Keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran dimana setiap nama program dalam dokumen Renstra harus sama dengan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja
Keterkaitan antara perencanaan dengan karakteristik penganggaran dimana seluruh isi rencana strategis yang berhubungan dengan anggaran, harus memenuhi karakteristik penganggaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya berbasis kinerja.

Perencanaan Strategis dalam ruang lingkup Sistematika Perencanaan Nasional secara umum memiliki keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan lainnya yaitu Rencana Pembangunan Tahunan, RPJMD dan RPJPD. Keterkaitan hubungan yang dimaksud adalah :

Ø Renstra SKPD dengan mengacu kepada RPJMD dan RPJPD. Tujuan dan sasaran serta kebijakan, program dan kegiatan dalam Renstra SKPD memiliki keselarasan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD dan RPJPD.

Ø Penyusunan rencana kegiatan tahunan berpedoman pada Renstra SKPD sekaligus menjadi tolok ukur penilaian pencapaian keberhasilan pembangunan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu selaku pelaksana teknis dalam pembangunan daerah harus berperan aktif dalam setiap proses perencanaan pembangunan, baik peran konsep maupun peran dalam hal monitoring dan evaluasi. Hal ini dapat dicapai bilamana aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dapat bekerja secara maksimal dan profesional melalui tingkat koordinasi yang terarah baik dalam lingkungan internal dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

Sehubungan dengan keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya, maka dalam penyusunan renstra khususnya formulasi rencana tahunan, harus melibatkan seluruh kajian terhadap sumber daya yang dimiliki. Hal ini dimaksudkan agar setiap kebijakan yang diambil tidak terlepas dari aturan dan peraturan yang terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dilandasi dan mengacu pada :

Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1096);
Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang – undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020 - 2024;

Peraturan Pemerintah 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
Peraturan Pemerintah 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
Peraturan Pemerintah No 07 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 -2024;
Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 Tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Permendagri 67 Tahun 2011. Tentang perubahaan atas permendagri atas tentang Pedoman umum pelakasaan PUG didaerah;
Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD;
Impres 9 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan.
Perda Kabupaten Labuhanbatu 35 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten;
Keputusan Bupati Labuhanbatu No. 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu;
Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 476/104/DPPA/2017 tanggal 4 Juli 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Labuhanbatu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk memberikan gambaran, melaksanakan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program kegiatan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021– 2026.

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Pelaksanaan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sabagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Sebagai instrumen pengendalian dan

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja pelayanan serta Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telahaan Renstra K/L dan Renstra, Telahaan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta Penentuan isu-isu strategis.

BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN Bab ini berisi Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu
BAB	V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat
		Daerah dalam Lima Tahun Mendatang pada Dinas Kependudukan dan
		Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu.
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Bab ini berisi Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
		Sasaran, dan Pendanaan Indikatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan
		Sipil Kabupaten Labuhanbatu’
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Bab ini berisi Indikator Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Kabupaten Labuhanbatu.
BAB	VIII	PENUTUP Bab ini berisi rangkuman dari isi Rentra Strategis yang pada Dinas
		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu No. 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu meliputi Sekretariat dan Bidang–bidang yang terdiri dari seksi-seksi yaitu :

Sekretariat Dinas Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :
1. penyusunan rencana kegiatan
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
3. pengkoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan dan anggaran dinas.
4. pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit–unit organisasi di lingkungan
5. penyusunan rencana
6. penyusunan penetapan kinerja
7. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan
8. pelaksanaan analisis dan penyajian data bidang kependudukan dan pencatatan
9. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kependudukan dan pencatatan
10. pemantauan, pengendalian dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan
11. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja
12. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
13. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas
14. Penyiapan bahan dan penatausahaan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
15. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang
16. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang
17. pelayanan administratif dan fungsional, dan
18. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

Sekretariat terdiri dari :

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas :
- menyusun rencana kegiatan Subbagian
- menyusun rancangan kebijakan umum
- menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan
- melaksanakan analisis dan penyajian
- mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan dinas, rencana kegiatan, dan anggaran
- menyusun rencana kerja sama;
- menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan
- menyusun ketatalaksanaan program dan
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan
- menyiapkan bahan pengendalian kegiatan
- menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang
- menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
- menyusun laporan akuntabilitas kinerja dinas, dan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi
- mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan
- menyusun laporan keuangan dinas
- mengelola administrasi pendapatan
- menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas
- menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi keuangan, dan
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian

Subbagian Umum mempunyai tugas :

menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum
menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan umum

melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan
mengelola surat-menyurat dan kearsipan
mengelola urusan rumah tangga
mengelola sarana dan prasarana perkantoran
mengelola perpustakaan
melaksanakan hubungan masyarakat
mengelola perjalanan dinas
menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai
memberikan pelayanan administrasi kepegawaian
melaksanakan pengembangan pegawai
menyelenggarakan analisis jabatan
mengelola tata usaha kepegawaian
menganalisis beban kerja
menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta pengawasan melekat
melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan
menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai
menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian
- Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran penduduk dan perencanaan Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Kependudukan mempunyai fungsi :
  1. penyusunan rencana kegiatan Bidang
  2. perumusan kebijakan teknis di bidang
  3. perumusan rencana umum penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non
  4. perumusan rencana umum kebijakan penyelenggaraan kerja sama administrasi
  5. penyusunan rencana dan penetapan kinerja Bidang
  6. penyiapan bahan pelaksanaan pendaftaran penduduk dan perencanaan
  7. penyusunan bahan pembinaan administrasi
  8. penatausahaan administrasi
  9. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang
  10. pengkoordinasian pendaftaran

pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk.
penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi kependudukan;
pelayanan administrasi
pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan persebaran penduduk
penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak
pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kependudukan
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Kependudukan. Bidang Kependudukan terdiri dari:
1. Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas :

Penyusunan perencanaan identitas penduduk;
Perumusan kebijakan teknis identitas penduduk;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan identitas penduduk;
Pelaksanaan pelayanan identitas penduduk;
Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
1. Seksi Pindah Datang Penduduk mempunyai tugas :
Penyusunan perencanaan pindah datang penduduk;
Perumusan kebijakan teknis pindah datang penduduk;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pindah datang penduduk;
Pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
1. Seksi Pendataan Penduduk mempunyai tugas :
Penyusunan perencanaan pendataan penduduk;
Perumusan kebijakan teknis pendataan penduduk;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pendataan penduduk;
Pelaksanaan pelayanan pendataan penduduk;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
- Bidang Pencatatan Sipil Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan pencatatan Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:
  1. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencatatan

perumusan kebijakan teknis di bidang Pencatatan
pelaksanaan pencatatan, penerimaan berkas permohonan, pemeriksaan dan penelitian persyaratan, verikasi dan validasi kebenaran data, pencatatan data, dan pengelolaan
penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, pengesahan anak, dan perubahannya.
pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi di bidang pencatatan sipil.
penyelenggaraan administrasi dan pelayanan pencatatan
pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pencatatan sipil.
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Pencatatan. Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :

Seksi Kelahiran mempunyai tugas :
- menyusun rencana kegiatan Seksi
- menyusun kebijakan teknis penerbitan Akta
- menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta
- menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan Akta
- melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, dan pengolahan data serta penerbitan Akta
- melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta
- menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang penerbitan Akta
- melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai tugas :
- menyusun rencana kegiatan Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- menyusun kebijakan teknis penerbitan Akta Perkawinan dan Akta
- menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penerbitan Akta Perkawinan dan
- menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja penerbitan Akta Perkawinan dan
- melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengolahan data, penerbitan Akta Perkawinan Perkawinan dan Perceraian.
- melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengolahan data, penerbitan Akta Perkawinan Perkawinan dan Perceraian.
- melaksanakan penyuluhan pelayanan Akta Perkawinan dan

menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penerbitan Akta Perkawinan dan Perceraian, dan
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi Perkawinan dan

Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian mempunyai tugas :
- Penyusunan perencanaan pelayanan perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian;
- Perumusan kebijakan teknis perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
- Pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
  - Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan jaringan komunikasi Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas :
    1. Penyusunan perencanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
    2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
    3. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
    4. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas:
- Penyusunan perencanaan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- Perumusan kebijakan teknis sistem informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan pembinaan dan kordinasi pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas :
- Penyusunan perencanaan pengolahan dan penyajian data;
- Perumusan kebijakan teknis pengolahan dan penyajian data;
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengolahan penyajian data;
- Pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
Seksi Tata Kelola SDM Teknologi, Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :
- Penyusunan perencanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- Perumusan kebijakan teknis tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia teknologi informasi dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
  - Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan perencanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Perumusan kebijakan teknis kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pelaksanaan kerjasama di bidang administrasi kependudukan;
Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
Pelaksanaan fasilitasi inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu Seksi Kerjasama, Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dan Seksi Inovasi Pelayanan. Setiap Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :

Seksi Kerjasama mempunyai tugas:
- Penyusunan perencanaan
- Perumusan kebijakan teknis
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi
- Pelaksanaan kerjasama administrasi
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas :
- Penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen
- Perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pemanfaatan data dan dokumen
- Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas :

Penyusunan perencanaan inovasi pelayanan;
Perumusan kebijakan teknis inovasi pelayanan;
Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi inovasi pelayanan;
Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
- Unit Pelaksana Teknis
- Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan bidang keahlian dan atau keterampilan tertentu.
  1. kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang
  2. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
  3. jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
  4. jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang undangan yang

Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dinas Dinas Daerah antara lain mengatur Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil serta mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu mempunyai fungsi :

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan
perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan
penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan di bidang kependudukan dan pencatatan
pelaksanaan pembinaan kependudukan dan pencatatan
pengkoordinasian pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
penyelenggaraan dan penatausahaan administrasi

pelayanan administrasi kependudukan dan akta catatan
pelaksanaan pengendalian, pengarahan mobilitas, dan persebaran
pengelolaan data dan informasi kependudukan dan pencatatan
penerapan, pengelolaan, dan pengembangan sistem informasi kependudukan dan pencatatan
penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak
penyelenggaraan kerjasama di bidang kependudukan dan pencatatan
penyelenggaraan pendataan dan analisis data kependudukan dan pencatatan sipil.
pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
Pengelolaan UPT
pengelolaan kesekretariatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 11 Tahun 2008, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari :

Unsur Pimpinan : Kepala Dinas
Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari subbagian-subbagian
Unsur Pelaksana :
1. Bidang bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
2. Unit Pelaksana Teknis
Kelompok Jabatan Fungsional

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

Kepala
Sekretariat terdiri dari :
1. Subbagian Perencanaan
2. Subbagian Keuangan
3. Subbagian Umum
Bidang Kependudukan Terdiri dari :
1. Seksi Identitas Penduduk
2. Seksi Pindah Datang Penduduk
3. Pendataan Penduduk
Bidang Pencatatan Sipil terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian
3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian
Bidang Data dan Informasi terdiri dari :
1. Seksi Sistem Informasi Administrasi

Seksi Pengolahan dan Penyajian Data
Seksi Tata Kelola SDM Teknologi, Informasi dan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :
1. Seksi
2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
3. Seksi Inovasi
Unit Pelaksana Teknis
Kelompok Jabatan

2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dibentuk melalui Perda Nomor 35 tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu yaitu pada Bab VIII. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu terdiri dari 1 (satu) orang Kepala yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dengan 3 (tiga) orang Kepala Subbagian, 4 (empat) orang Kepala Bidang yang membawahi 12 (dua belas) Kepala Seksi.

a. Susunan Kepegawaian

Dalam susunan kepegawaian, sumber daya manusia aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu berjumlah 54 (lima puluh empat) orang dengan kekuatan personil sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tabel Data Kepegawaian Disdukcapil Kabupaten Labuhanbatu

NO.	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	ESELON	L/P	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (JURUSAN)	JENJANG PENDIDIK AN (SLTA, S1,S2)

1	MAZNIL KHAIRI, SE, M.Pd	Kepala Dinas	Pembina TK.1 ( IV/b)	II.B	P	MAGISTER PENDIDIKAN	S-2
2		SEKRETARIS
3	SAHNAN SIAHAAN, SH, MM	Kabid Pel.Pendaftaran Penddk	Pembina TK.I ( IV/b)	III.B	L	MANAJEMEN	S-2
4	SOLEH MUNTHE, SH	Kabid Pel.Pencatatan Sipil	Pembina ( IV/a)	III.B	L	HUKUM	S-1
5	SAPRINA PURBA, S.IP	Kabid Pengelolaan Informasi Adm.Kependdk	Pembina ( IV/a)	III.B	P	ADMINISTRASI NEGARA	S-1
6	HASNAINI, SE	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Pembina ( IV/a)	III.B	P	EKONOMI	S-1
7	SABIRIN, SE	Plt.Kasubbag umum dan Kepegawaian	Pembina ( IV/a)	IV.A	L	EKONOMI	S-1
8	ESTHER AGUSTINA SITOHANG, A.Md	Plt.Kasubbag Perencanaan	Penata Muda ( III/a)	IV.A	P	SISTEM INFORMASI	D-III
9	HJ.WARNITA, SE	Kasubbag Keuangan	Penata TK.I ( III/d)	IV.A	P	EKONOMI	S-1
10	AINUL KHOTIMAH NASUTION, SE	Plt.Kasi Perub.Status Anak Kewarganegaraan dan Kematian	Penata Muda ( III/a)	IV.A	P	EKONOMI	S-1
11	TIOPAN RANGKUTI, S.AP	Plt.Kasi Pendataan Penduduk	Penata Muda ( III/a)	IV.A	L	ILMU ADMINISTRASI NEGARA	S-1
12	-	Kasi Identitas Penduduk	-	-	-	-	-
13	SAMSIAH SIREGAR, SE	Plt.Kasi Pindah Datang Penduduk	Penata TK.I ( III/d)	IV.A	P	EKONOMI	S-1
14	SURYA DHARMA, SE	Kasi Kelahiran	Penata TK.I (III/d)	IV.A	L	EKONOMI	S-1
15	SANNUR SITUMORANG, SE	Plt.Kasi Perkawinan dan Perceraian	Penata Muda TK.I (III/b)	IV.A	P	EKONOMI	S-1
16	FARIDAWATI SILALAHI, SE	Plt.Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Penata (III/c)	IV.A	P	EKONOMI	S-1
17	LILI HARYANI, SE	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Penata (III/c)	IV.A	P	EKONOMI	S-1
18	EVA BELINDA NADEAK, SH	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Penata TK.I ( III/d)	IV.A	P	HUKUM	S-1
19	BERRY MAMANA, S.STP	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Penata TK.I (III/d)	IV.A	L	ILMU PEMERINTAHAN	DIPLOMA IV
20	YOHANA ANDRIANI HARAHAP, SE, MM	Kasi Inovasi Pelayanan	Penata (III/c)	IV.A	P	MANAJEMEN	S-2
21	DEDE HIDAYAT RITONGA, S.STP, M.Si	Kasi Kerja Sama	Penata (III/c)	IV.A	L	ILMU EKONOMI	S-2
22	LILY ASTARI, SE	Analis Tata Usaha	Penata Muda ( III/a)		P	MANAJMEN	S-1
23	INDRAWATI SIRINGORINGO, SE	Pengelola Pemanfaatan Data	Penata Muda (III/a)		P	EKONOMI	S-1
24	PUTRI SUHAILA NASUTION, SE	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	Penata Muda (III/a)		P	EKONOMI	S-1
25	NURAIDAH	Pengadministrasi Umum	Pengatur Muda (II/a)		P	SLTA	SLTA

NO.	NAMA	JABATAN	PANGKAT/ GOL.RUANG	ESELON	L/P	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN (JURUSAN)	JENJANG PENDIDIK AN (SLTA, S1,S2)
26	MUHAMMAD ISNAINI	Pengadministrasi Akta Kelahiran dan Kematian	Pengatur Muda Tk.I (II/b)		L	SLTA	SLTA
27	PONISAH	Pengadministrasi Persuratan	Pengatur Tk.I (II/d)		P	SLTA	SLTA
28	ANITA NOVALINA S, SE	Penyusun Laporan Keuangan	Penata Muda (III/a)		P	AKUNTANSI	S-1
29	NINA SULANDARI, A.Md	Pengelola Laporan Keuangan	Penata Muda (III/a)		P	AKUNTANSI	DIPLOMA III
30	JULITA RULI SIADARI	Pengadministrasi Kepegwaian	Pengatur (II/c)		P	SLTA	SLTA
31	HAMIDAL HILAL SIREGAR	Pengadministrasi Program Kerjasama	Pengatur (II/c)		L	SLTA	SLTA
32	HERA SANTA MARIA MARBUN, SH	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penata Muda (III/a)		P	ILMU HUKUM	S-1
33	MARUBA PURBA, SE	Analis Data dan Informasi	Penata Muda (III/a)		L	MANAJEMEN	S-1
34	NURITA MANURUNG, SE	Bendahara	Penata Muda (III/a)		P	AKUNTANSI	S-1
35	EMILIANI, SE	Pengawas Kepedudukan	Penata Tk.I (III/d)		P	MANAJEMEN	S-1
36	SOPIANI, SE	Pengawas Kependudukan	Penata Muda (III/a)		P	MANAJEMEN	S-1
37	DEWI SUSILAWATI, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	Penata Muda (III/a)		P	MANAJEMEN INFORMATIKA	DIPLOMA III
38	SARWO EDI SIRAIT	Pengadministrasi Kependudukan	Pengatur (II/c)		L	SLTA	SLTA
39	SONYA FRANSISKA LUMBANTOBING, A.Md	Pengelola Mutasi Penduduk	Penata Muda (III/a)		P	MANAJEMEN INFORMATIKA	DIPLOMA III

Tabel 2.2

Tabel Data Kepegawaian Non ASN

No	Nama Pegawai	Ditugaskan pada bagian	L/P
1	Lahmuddin Hasibuan	Bidang Sekretariat	L
2	Joko Tri Siswanto	Bidang Sekretariat	L
3	Rizki Hamdani Siregar	Bidang Sekretariat	L
4	Parulian	Bidang Sekretariat	L
5	Nurhayana	Bidang Sekretariat	P
6	Irmayanti Siregar	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	P
7	Muhammad Arifin	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	L
8	Nelly Rahmayana P	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	P
9	Kamil Abdillah Hasibuan	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	L
10	Afrina Zulmanita	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	P
11	Mukhsin Juniardo Siregar	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	L
12	Safrizal	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	L
13	R.Ardiansyah Putra D	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	L
14	Syaifuddin Zuhri Siregar	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	L
15	Rizka Chairini, ST	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	P
16	Zulham Efendi	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	L
17	Benny Nurdani	Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	L

Disdu

Renstra 2021-2026

b. Perlengkapan

Perlengkapan berupa sarana dan prasarana pendukung kegiatan sangat dibutuhkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efisien dan efektif. Sarana dan prasarana tersebut antara lain :

Gedung kantor yang terdiri dari :

1 (satu) ruang Kepala, 1 (satu) ruang Sekretaris, 4 (empat) ruang Kepala Bidang, 4 (empat) ruang Staf Bidang, 1 (satu) ruang Server Komputer SIAK, 1 (satu) ruang Bendahara, 1 (satu) ruang Sekretariat, 1 (satu) ruang Rapat, 1 (satu) ruang tunggu, dan 2 (dua) ruang loket.

Dalam komitmennya untuk memenuhi standar pelayanan publik yang ditetapkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan beberapa penambahan sarana dan prasarana gedung kantor, meliputi :

Pembuatan 1 (satu) ruang laktasi
Pembuatan 1 (satu) area/tempat bermain anak
Pembuatan toilet pria dan wanita
Pembuatan 1 (satu) jalur kursi roda
Pembelian 2 (dua) buah kursi roda
Pembuatan Maklumat Pelayanan
Pembuatan kotak saran/pengaduan

Peralatan Kantor dan Rumah Tangga :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Filling Kabinet	16	unit
2.	Kipas Angin	6	unit
3.	Server	5	set
4.	Komputer	35	unit
5.	Laptop	10	unit
6.	Meja Kerja	25	buah
7.	Meja Rapat	31	set
8.	Kursi Kerja/Putar	16	buah
9.	Kursi Rapat	76	unit
10.	Kursi tamu	36	set
11.	Lemari Besi	4	unit
12.	Lemari Arsip	9	unit
13.	Penghisap Udara	4	buah
14.	Camera	9	buah

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
15.	Stabilizer	17	buah
16.	Papan Struktur	3	buah
17.	Pemotong Kertas	1	buah
18.	AC	14	buah
19.	Printer	30	unit
20.	Tabung Kebakaran	2	buah
21.	Gorden	27	buah
22.	Hardisk External	2	buah
23.	UPS	1	buah
24.	Pengeras Suara	3	set
25.	Meja Rapat Umum	31	unit
26.	Layar Infokus	1	unit
27.	Meja Komputer	14	buah
28.	Meja Printer	14	buah

Peralatan Studio dan komunikasi :

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	Pesawat Telepon	5	unit
2.	Proyektor	1	unit
3.	Faximile	1	Unit
4.	CCTV	4	Buah
5.	Televisi	2	Buah
6.	Loudspeaker	1	Buah
7.	Sound System	2	Buah
8.	Handphone	1	Unit

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatuyang diatur dalam peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah maka Dinas ini telah menentukan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-Bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja sebagai berikut :

Sekretariat
- Tertibnya Administrasi Perkantoran
- Tercapainya sarana dan prasarana aparatur
- Terlaksananya sistem pelaporan keuangan
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tersedianya data penduduk yang tercatat
Terwujudnya tertib laporan kependudukan bulanan oleh petugas registrasi desa

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
- Terwujudnya peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
- Terpenuhinya pelayanan administrasi di bidang pencatatan sipil
- Meningkatnya SDM petugas pembantu pencatat perkawinan
Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
- Terlaksanannya pengadaan dan pemeliharaan software dan hardware sistem informasi kependudukan di Dinas.
- Meningkatnya kinerja dan motivasi pelayanan Dokumen Kependudukan KK, KTP elektronik dan akta pencatatan sipil dengan memanfaatkan Teknologi Informasi
- Terlaksananya program SIAK versi 2
- Terlaksananya pelayanan berbasis NIK
- Terpelihara dan terjaganya Database Kependudukan Sasaran utama pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Capaian pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta penjelasannya dapat dilihat pada Tabel 2.4 (terlampir).

Renstra 2021-2026 Disdukcapil Kab.labuhanbatu

Tabel 2.3. Tabel Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2016 -2021) Kabupaten Labuhanbatu

No.	*Indikator Kinerja Program (Outcome)*	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja
			Tahun I			Tahun II			Tahun III			Tahun IV			Tahun V			Kondisi Kinerja Akhir pada akhir RPJMD (2021)
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	73,05%	76,50%	75,80%	99,08%	81,00%	86,01%	106,19%	84,50%	92,88%	109,92%	87,00%	85,39%	98,15%	89,00%	95,16%	106,92%	91,00%	-	0%
2	Rasio bayi berakte lahir	-	-	88,21%	-	-	88,17%	-	-	87,63%	-	-	86,84%	-	-	86,12%	-	-	-	0%
3	Rasio pasangan berakte nikah	-	-	27,09%	-	-	30,26%	-	-	20,36%	-	-	23,41%	-	-	15,42%	-	-	-	0%
4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	-	-	Tidak ada	-	-	Tidak ada	-	-	Tidak ada	-	-	Tidak ada	-	-	Tidak ada	-	-	-	0%
5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-	-	Sudah	-	-	Sudah	-	-	Sudah	-	-	Sudah	-	-	Sudah	-	-	Sudah	100 %
6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
7	Cakupan penerbitan Akte Kelahiran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

Keterangan :

Indikator Rasio penduduk ber KTP per satuan Pada tabel di atas, diperoleh data realisasi rasio penduduk ber KTP dengan data sebagai berikut :
- Pada Tahun I, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 260.142 orang, dan jumlah wajib KTP sebanyak 190 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 75,80% dan persentase capaian sebesar 99,08%.

Pada Tahun II, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 295.950 orang, dan jumlah wajib KTP sebanyak 900 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 86,01% dan persentase capaian sebesar 106,19%.

Pada Tahun III, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 295.052 orang, dan jumlah wajib KTP sebanyak 676 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 92,88% dan persentase capaian sebesar 109,92%.

Pada Tahun IV, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 291.455 orang, dan jumlah wajib KTP sebanyak 324 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 85,390% dan persentase capaian sebesar 98,15%.
Pada Tahun V, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 329.850 orang, dan jumlah wajib KTP sebanyak 609 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 95,16% dan persentase capaian sebesar 106,92%.

2. Indikator Rasio bayi berakte lahir. Pada tabel di atas, diperoleh data realisasi rasio bayi berakte lahir dengan data sebagai berikut :

Pada Tahun I, jumlah bayi yang berakte lahir sebanyak 75.507 orang, dan jumlah bayi wajib berakte lahir sebanyak 596 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 88,21%.
Pada Tahun II, jumlah bayi yang berakte lahir sebanyak 66.135 orang, dan jumlah bayi wajib berakte lahir sebanyak 005 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 88,17%.
Pada Tahun III, jumlah bayi yang berakte lahir sebanyak 56.570 orang, dan jumlah bayi wajib berakte lahir sebanyak 554 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 87,63%.
Pada Tahun IV, jumlah bayi yang berakte lahir sebanyak 47.327 orang, dan jumlah bayi wajib berakte lahir sebanyak 500 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 86,84%.

Pada Tahun V, jumlah bayi yang berakte lahir sebanyak 38.443 orang, dan jumlah bayi wajib berakte lahir sebanyak 638 orang. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 86,12%.

3. Indikator Rasio pasangan berakte nikah. Pada tabel di atas, diperoleh data realisasi rasio pasangan berakte nikah dengan data sebagai berikut:

Pada Tahun I, target jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 1400 Jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 466 psg, dan jumlah wajib berakte nikah sebanyak 1720 psg. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 27,09%.

Pada Tahun II, target jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 1515 Jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 483 psg, dan jumlah wajib berakte nikah sebanyak 1596 psg. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 30,26%.
Pada Tahun III, target jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 1650 Jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 496 psg, dan jumlah wajib berakte nikah sebanyak 2436 psg. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 20,36%.
Pada Tahun IV, target jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 1765 Jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 481 psg, dan jumlah wajib berakte nikah sebanyak 2055 psg. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 23,41%.
Pada Tahun V, target jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 2015 Jumlah pasangan berakte nikah sebanyak 360 psg, dan jumlah wajib berakte nikah sebanyak 2335 psg. Sehingga diperoleh realisasi sebesar 15,4 %.

Renstra 2021-2026 Disdukcapil Kab.labuhanbatu

Tabel 2.4

Tabel Realisasi Anggaran 2017 – 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program

Anggaran Pada Tahun 2017 - 2020 (Rp)

Rasio Anggaran dan Realisasi (%)

Rata - rata Pertumbuhan Anggaran

Rata- Rata Pertumbuhan Realisasi

(1)

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

249.243.008

824.690.000

468.365.000

347.472.200

248.806.215

692.056.596

415.521.618

297.477.643

48%

100%

84%

89%

86%

16%

6,15%

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

42.170.000

41.950.000

100%

99%

-14%

-13,78%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

76.875.000

153.300.000

153.450.000

34.900.000

74.708.520

152.798.921

143.211.810

32.650.000

89%

97%

100%

93%

94%

43%

-22,93%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian dan

Keuangan

7.499.000

2.799.000

35.200.000

7.495.000

2.745.000

2.395.000

32.360.000

100%

98%

86%

92%

217%

197,38%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan Peluang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan administrasi kependudukan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi masalah kependudukan, yang dirangkum dalam tabel di bawah :

No	Tantangan	Peluang
1.	Pelayanan Administrasi kependudukan yang cepat	Penandatanganan dokumen administrasi kependudukan secara elektronik
2.	Pelayanan adminduk yang paperless	Fokus pelayanan pada digital dan pelayanan online
3.	Masyarakat menginginkan ikut berpartisipasi aktif dalam proses	Pelayanan adminduk berbasis self service
4.	Kebutuhan database kependudukan semakin tinggi	Optimaslisasi pemanfaatan database kependudukan bagi seluruh instansi pengguna
5.	Sinkronisasi database kependudukan sebagai data tunggal profiling pelayanan publik di kota	Memaksimalkan penggunaan data konsolidasi bersih kependudukan dalam akses pelayanan publik yang ada di kota

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan adalah :

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengelolaan informasi administrasi kependudukan secara terkoordinasi dan Dalam perkembangan database kependudukan yang ada, masih adanya data ganda (duplikat), data anomali dan data penduduk yang tidak sesuai dengan dokumen lainnya (seperti Ijazah, sertifikat dll). Masih kurangnya perangkat untuk perekaman KTP-el dan pelayanan SIAK. Hal ini menyebabkan cakupan dan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.
Bidang Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat dan masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.
Bidang Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, perkawinan dan perceraian (non muslim), pengakuan anak, pewarganegaraan dan Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan
Bidang Pemanfaatan Data & Inovasi Pelayanan Dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependududukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan perlu dilengkapi perangkat (Server Warehouse) yang dapat digunakan sebagai basis data kependudukan yang dapat diakses oleh instansi lain dengan terlebih dahulu melakukan Perjanjian Kerja Sama atau MoU

dalam memanfaatkan data kependudukan serta tersedianya SDM IT sebagai pengelola server tersebut.

Permasalahan lainnya seperti tingkat pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pendaftaran identitas kependudukan masih rendah dan biasanya masyarakat akan membuat dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil pada saat mereka membutuhkan.

3.2 Telahaan VISI DAN MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah : “Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Tahun 2024”, dengan Misi:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang merakyat, bersih dan professional;
Meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan untuk membangun karakter SDM yang produktif dan inovatif;
Meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis potensi daerah melalui peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM seta industry kreaktif;
Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mempercepat pengembangan wilayah dan kawasan .
Meningkatkan rasa aman, nyaman dan penuh kekeluargaan ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk;

dengan Visi diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Visi yang pertama yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang merakyat, bersih dan professional ‘.

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Dalam penyusunan perencanaan program kegiatan, Perangkat Daerah perlu memperhatikan keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan di kementerian atau lembaga. Karen sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen- dokumen yang dihasilkan harus menunjukan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan idikator yang digunakan untuk mengukurnya. Berdasarkan uraian diatas beberapa permasalahan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Sasaran Renstra tingkat Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Tabel Renstra K/L Perangkat Daerah

Sasaran Renstra K/L		Permasalahan Perangkat Daerah Terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor
Sasaran Renstra K/L			Pendukung	Penghambat
Tertib database		Sistem jaringan	Tersedianya sarana	Terbatasnya sarana
kependudukan		database	prasarana aplikasi	prasarana dan
berbasis NIK nasional		kependudukan belum	sistem informasi	pendukung SDM
dan pelayanan		seluruhnya terkoneksi	kependudukan
dokumen		secara nasional	(SIAK) dan hardware
kependudukan			yang memadai
Terwujudnya		Adanya penduduk	Tersedianya Regulasi	Kurangnya
pemberian	NIK	rentan adminduk yang	yang mengatur	kepedulian
kepada	setiap	tinggal di kabupaten	penerbitan NIK bagi	masyarakat terhadap
penduduk		Labuhanbatu	penduduk rentan	arti pentingnya
			adminduk	kepemilikan NIK
Terwujudnya	NIK	Gangguan koneksi	Tersedianya database	Kurangnya
sebagai	dasar	dengan pusat data	kependuduk berbasis	kepedulian
penerbitan		sehingga menghambat	NIK	masyarakat terhadap
		pengecekan NIK		arti pentingnya
		Penduduk		kepemilikan NIK
		Belum semua pejabat	Terdapat beberapa	Belum terisi
		struktural terisi dan	pejabat struktural	seluruhnya dan masih
		masih kurangnya	yang sudah terisi	kekurangan
		staf/pelaksana		staf/pelaksana

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perencanaan Pembangunan

Strategis Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan telah diintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana,dan/atau Program (KRP).

Renstra 2021-2026 Disdukcapil Kab.labuhanbatu

Tabel 3.2

Tabel KLHS RPJMD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

KLHS RPJMD

RPJMD

Tujuan

No Indikator

Indikator

Permasalahan

Isu strategis

Rekomendasi KLHS

BAB II

BAB IV

BAB V

BAB VI

Visi : Terwujudnya Masyarakat labuhanbatu

yang berkarakter, maju dan sejahterah tahun 2024

Kondisi umum Daerah

Permasalahan Pembangunan Daerah

Isu strategis

Misi

Tujuan dan Indikator Tujuan

Sasaran dan Indikator Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Indikator Program Pembangu nan

16.9.1*

Proporsi anakumur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.

Kartu identitas

pendaftaran Penduduk

Data Pembangunan Tahun 2016 s/d

2020

Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus surat -surat administrasi kependudukan

Reformasi birokrasi, tata kelola pemerinta h dan institusi

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah yang efektif dan trasparan untuk pelayanan kepada masyarakat yang diddukung peningkatan kenyamanan, keamanan dan

ketertiban dimasyarakat

Terciptannya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Transparan

Meningkat nya Kualitas Penyelengg araan Pemerintah

Peningkatan Kualitas dan Efektifitas Pelayanan

Meningkat kan dan Cakupan Layanan Keluarga Berencana dan Kependud ukan

Program Pendaftaran Penduduk

Persentase perangkat daerang yang mengelola arsip secara baku

Faktor Penghambat
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai unsur pelaksana daerah yang menjalankan urusan Administrasi Kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen kependudukan dan data kependudukan melalui pendataran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengolahan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, namun tidak didukung dengan sumber daya manusia yang
- Mengingat jumlah penduduk semakin bertambah besar maka sudah menjadi keharusan bagi untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK dan tertib dokumen kependudukan sehingga dibutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara
Faktor Pendorong
- Adanya dukungan dalam bidang penganggaran dan kebijakan yang memadai dari unsur pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan.
- Adanya komitmen yang tinggi unsur pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, walaupun keterbatasan SDM yang

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan Isu-Isu Strategis Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu kewenangan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota, sesuai dengan pasal 14 ayat 1(satu) huruf I Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kabupaten Labuhanbatu adalah salah satu Kabupaten yang sudak melaksanakan Program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sesuai dengan pasal 82 ayat 4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan bahwa, Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota. Beberapa prioritas yang perlu dilaksanakan untuk merespon isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada saat ini antara lain :

Dengan mengoptimalkan pegawai yang ada lewat pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang dapat meningkatkan kinerja

Renstra 2021-2026 Disdukcapil Kab.labuhanbatu

Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasaran secara optimal sangat menunjang kinerja organisasi dan efisiensi penggunaan
Membuat peraturan daerah yang relevan dan obyektif untuk dapat menjawab kebutuhan
Dengan kerjasama lintas sektor yang optimal akan membantu peningkatan cakupan pelayanan kebutuhan masyarakat akan dokumen
Meningkatkan pelayanan kepada wajib KTP-el, KK dan Akta Pencatatan Sipil dengan pola pelayanan keliling (jemput bola).
Peningkatan kesadaran masyarakat diupayakan melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati serta didasarkan pada isu-isu strategis sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dapat mengetahui hal-hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka melaksanakan dan mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kapala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Daerah Periode Tahun 2021 – 2026 pada misi yang ke-1, yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka tujuan yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka mendukung misi tersebut, adalah :

Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat;
Meningkatkan kualitas pelayanan birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dengan tujuan OPD sebagaimana tersebut diatas maka indikator tujuan OPD adalah :

Meningkatnya inovasi pelayanan publik;
Ketepatan waktu penyusunan dokumen pelayanan

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mewujudkan tujuan, yaitu Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat, maka ditetapkan sasarannya adalah :

Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat;
Ketaatan pelayanan

Dengan sasaran OPD sebagaimana tersebut diatas maka indikator sasaran OPD adalah :

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan;

Meningkatnya kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan berbasis teknologi informasi serta pemanfaatannya bagi instansi lain;
Meningkatnya nilai SAKIP;
Meningkatnya nilai evaluasi

Target indikator dari setiap sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat		IKM Capil	60%	70%	80%	85%	90%
		Tingkat Tertib	Rasio penduduk ber-KTP	96%	97%	98%	99%	100%
		administrasi	per satuan penduduk
		kependudukan
		masyarakat meningkat	Ketersediaan database kependudukan skala	100%	100%	100%	100%	100%
			provinsi
			Cakupan penerbitan Kartu	100%	100%	100%	100%	100%
			Tanda Penduduk (KTP)
			Penetapan KTP Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
			Berbasis NIK
			Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan	1.Konsistensi Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan	1. Capaian Penyusunan Dokumen SAKIP	C	C	B	BB	A
			2. Capaian Penyusunan	100%	100%	100%	100%	100%
			Laporan Keuangan
		2. Tingkat	Capaian Pemenuhan	100%	100%	100%	100%	100%
		Pemenuhan	Kebutuhan Operasional
		Penunjang	Kantor
		Operasional
		Kantor
		3.	Cakupan Barang Milik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya	Daerah yang
		Pengelolaan	Terinventarisasi dengan
		Barang Milik	baik
		Daerah

BAB V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah langkah-langkah yang diambil oleh OPD sebagai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD, strategi yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu meliputi pembuatan kebijakan serta penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 – 2026. Adapun strategi yang akan dilaksanakan meliputi :

Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan dengan mudah dan cepat;
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan serta kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan;
Implementasi Reformasi

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai 5 (lima) tahun kedepan adalah:

Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan sosialisasi pendaftaran penduduk, pelayanan jemput bola dan pelaksanaan pelayanan bagi penduduk lansia, penduduk yang mengalami keterbasan fisik, penduduk non permanen maupun rentan administrasi;
Mengembangkan inovasi-inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan berbasis teknologi;
Menyerahkan sebagian kewenangan pada kecamatan untuk meminimalkan jarak tempuh bagi masyarakat yang jauh dari lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam 5 (lima) tahun mendatang disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini ;

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Labuhanbatu Yang Berkarakter, Maju Dan Sejahtera Tahun 2024
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Merakyat, Bersih dan Profesional
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat	Tertib administrasi kependudukan masyarakat meningkat	1. Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan dengan mudah dan cepat	1.1 Meningkatkan implementasi asas stelsel aktif dengan sosialisasi pendaftaran penduduk, pelayanan jemput bola dan pelaksanaan pelayanan bagi penduduk lansia, penduduk yang mengalami keterbasan fisik, penduduk non permanen maupun rentan administrasi
			1.2 Mengembangkan inovasi- inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data
			1.3 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan berbasis teknologi
		2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) petugas pelayanan serta kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan	2.1 Menyerahkan sebagian kewenangan pada kecamatan/desa/kelurahan untuk meminimalkan jarak tempuh bagi masyarakat yang jauh dari lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan	Ketaatan pelayanan birokrasi	3. Implementasi Reformasi Birokrasi	3.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja Birokrasi

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, yang dimaksud dengan Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan maka program- program, kegiatan-kegiatan serta pendanaan yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dalam kurun waktu 2021 – 2026 dengan rinciannya dapat dilihat pada tabel.6.1

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu (2021 – 2026)

Renstra 2021-2026 Disdukcapil Kab.labuhanbatu

Tujuan

Sasaran

Kode

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)

Data Capaian Awal Perencanaa n

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjaw ab

Lokasi

Tahun-1

Tahun-2

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat

Daerah

Target

Meningkatnya tertib administrasi kependudukan bagi

masyarakat

Tingkat tertib administrasi

kependuduka n meningkat

Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk

95 %

96%

97%

98%

99%

100%

100 %

Ketersediaan database kependudukan

skala provinsi

100%

Cakupan penerbitan Kartu Tanda

Penduduk (KTP)

100%

Cakupan PenerbitanAkta Kelahiran

172385 org

179235

org

186335

org

193685

org

201285

org

209135

org

209135

org

Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK

100%

IKM Capil

60%

65%

70%

75%

80%

85%

2.12.02

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase Penduduk yang terdaftar

90 persen

persen

1,813,880,00

persen

1.829.700.01

persen

1,868,297,00

persen

1,868,297,00

persen

1,868,297,00

persen

2.12.02.2.01

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Tingkat kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan

yang meningkat

385323 org

408644

org

1,360,410,00

431999

org

1,401,222,75

455387

org

1,401,222,75

478810

org

1,401,222,75

502267

org

1,401,222,75

502267

org

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.02.2.02

Penataan Pendaftaran Penduduk

Cakupan pengadaan blanko dokumen pendaftaran kependudukan yang sesuai

kebutuhan

53159 org

73159

org

253,943,200

93159

org

261,561,580

113159

org

261,561,580

133159

org

261,561,580

153159

org

261,561,580

153159

org

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.02.2.03

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Tingkat penyelenggaraan pendaftaran kependudukan

73 OH

85 OH

181,388,000

108 OH

186,829,700

113 OH

186,829,700

118 OH

186,829,700

123 OH

186,829,700

123 OH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.02.2.04

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Tingkat pemahaman dalam menyelenggarak

an pendaftaran kependudukan

1 keg

18,138,800

1 keg

18,138,800

1 keg

18,682,970

1 keg

18,682,970

1 keg

18,682,970

1 keg

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.03

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase Peristiwa Pencatatan Sipil

80 persen

persen

47,000,000

persen

48,410,000

persen

49,863,000

persen

51,358,000

persen

52,898,000

persen

2.12.03.2.01

Pelayanan Pencatatan Sipil

Tingkat kepemilikan dokumen pencatatan sipil yang meningkat

175644 org

179659

org

38,540,000

182395

org

39,765,900

185254

org

40,887,660

189506

org

42,113,560

194282

org

43,376,360

194282

org

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.03.2.02

PenyelenggaraanPencatat an Sipil

Tingkat penyelenggaraan pencatatan sipil

73 OH

85 OH

5,640,000

108 OH

5,819,400

113 OH

5,983,560

118 OH

6,162,960

123 OH

6,347,760

123 OH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.03.2.03

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Tingkat pemahaman dalam menyelenggarak an pencatatan

sipil

1 keg

2,820,000

1 keg

2,909,700

1 keg

2,991,780

1 keg

3,081,480

1 keg

3,173,880

1 keg

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.04

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Cakkupan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan

80 persen

persen

104,038,000

persen

107,159,000

persen

110,374,000

persen

113,685,000

persen

117,096,000

persen

2.12.04.2.01

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang tertata

9 keg

64,503,560

9 keg

66,556,380

9 keg

68,431,880

9 keg

70,484,700

9 keg

72,599,520

9 keg

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.04.2.02

Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pengelolaan informasi administrasi kependudukan

yang tertata

9 keg

64,503,560

9 keg

66,556,380

9 keg

68,431,880

9 keg

70,484,700

9 keg

72,599,520

9 keg

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.04.2.03

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tingkat penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi

kependudukan

3 keg

6 keg

31,211,400

7 keg

32,204,700

8 keg

33,112,200

10 keg

34,105,500

12 keg

35,128,800

12 keg

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.04.2.04

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Tingkat pemahaman dalam pengelolaan informasi administrasi

kependudukan

0 OH

93 OH

4,515,249

99 OH

4,786,164

105 OH

4,786,164

111 OH

7,957,950

117 OH

8,196,720

117 OH

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.12.05

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Cakupan Penyusunan Profil Kependudukan skala kabupaten

100 persen

100

persen

13,650,000

100

persen

14,059,000

100

persen

14,481,000

100

persen

14,915,000

100

persen

15,363,000

100

persen

2.12.05.2.01

Penyusunan Profil Kependudukan

Ketersediaan dokumen profil kependudukan skala kabupaten

1 dok

13,650,000

1 dok

14,059,000

1 dok

14,481,000

1 dok

14,915,000

1 dok

15,363,000

1 dok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara an urusan

penunjang pemerintahan

Konsistensi Penyusunan Dokumen SAKIP dan Laporan Keuangan

Capaian Penyusunan Dokumen SAKIP

Capaian Penyusunan Laporan

Keuangan

C Kategori 100 %

Katego ri

100 %

Katego ri

100 %

Katego ri

100 %

Katego ri

100 %

Katego ri

100 %

Katego ri

100 %

X.XX.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan

80 %

85 %

3,410,591,85

85 %

3,581,121,45

90 %

3,760,177,52

90 %

3,948,186,40

95 %

4,145,595,72

95 %

X.XX.01.2.0 1

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tingkat pemenuhan sistematika dan waktu penyusunan dokumen

90 %

91 %

9,520,000

92 %

9,996,000

93 %

10,495,800

94 %

11,020,590

95 %

11,571,620

95 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

X.XX.01.2.0 2

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase akuntabilitas pengelolaan keuangan

90 %

91 %

3,401,071,85

92 %

3,571,125,45

93 %

3,749,681,72

94 %

3,937,165,81

95 %

4,134,024,10

96 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tingkat Pemenuhan Penunjang Operasional Kantor

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Operasional Kantor

100 %

X.XX.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan

80 %

85 %

1,053,977,30

85 %

1,106,676,16

90 %

1,162,009,97

90 %

1,220,110,47

95 %

1,281,115,99

95 %

X.XX.01.2.0 5

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Rasio ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

0 %

50 %

107,409,000

60 %

112,779,450

70 %

118,418,423

80 %

124,339,344

90 %

130,556,311

90 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

X.XX.01.2.0 6

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase ketercukupan administrasi perkantoran

90 %

545,452,600

91 %

572,725,230

92 %

601,361,492

95 %

631,429,566

96 %

663,001,044

96 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

X.XX.01.2.0 8

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tingkat pemenuhan jasa penunjang perkantoran

87 %

90 %

401,115,700

91 %

421,171,485

92 %

442,230,059

93 %

464,341,562

95 %

487,558,640

95 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatny a Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Cakupan Barang Milik Daerah yang

Terinventarisas i dengan baik

100 %

X.XX.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan

80 %

85 %

861,409,400

85 %

922,403,864

90 %

949,703,864

90 %

997,189,057

95 %

1,047,048,51

95 %

X.XX.01.2.0 3

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Tingkat pemenuhan administrasi pengelolaan barang milik

daerah

30 %

50 %

20,000,000

60 %

21,000,000

70 %

22,050,000

80 %

23,152,500

85 %

24,310,125

85 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

X.XX.01.2.0 7

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tingkat pemenuhan kebutuhan barang milik daerah

10 %

20 %

500,000,000

30 %

525,000,000

40 %

551,250,000

50 %

578,812,500

60 %

607,753,125

60 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

X.XX.01.2.0 9

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Barang milik daerah dalam kondisi baik dan layak pakai

80 %

83 %

341,409,400

85 %

376,403,864

85 %

376,403,864

90 %

395,224,057

95 %

414,985,260

95 %

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan

Dalam bab ini akan dibahas mengenai Indikator Kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator Kinerja tersebut meliputi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.

Indikator Kinerja

Satuan

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD

Tahun 2021

2022

2023

2024

2025

2026

Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk

100

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

100

Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

100

Penetapan KTP Nasional Berbasis NIK

100

Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

100

Note : Pada Renstra ini terdapat perubahan pada Indikator Kinerja yang mencakup Rasio Penduduk ber-KTP per satuan penduduk dimana target sebelum perubahan adalah satuannya Org ( jumlah orang)dan dirubah menjadi persentase.

Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk pada tahun 2021 mencapai angka 95%. Pencapaian ini sudah hampir mencapai tingkat pelayanan yang mudah dan cepat. Dan dapat dilihat untuk tahun berikutnya sudah sampai mencakup capaian 100%. Dengan demikian capaian kinerja sudah dapat dikatakan “Pengembangkan sistem dan prosedur pelayanan dengan mudah dan cepat (pelayanan puas) serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang tertampung pada Renstra 2016-2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Untuk target

capaian 5 (lima) tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mempertahankan pencapaian ini agar seluruh penduduk Kabupaten Labuhanbatu usia wajib KTP memiliki KTP.

Rasio bayi berakte lahir pada tahun 2021 mencapai angka 96,23%. Angka ini termasuk sangat tinggi yang menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan. Untuk target capaian 5 (lima) tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan meningkatkan rasio bayi berakte lahir hingga mencapai angka 100% pada tahun keempat dan kelima yaitu tahun 2025 dan
Rasio pasangan berakte nikah pada tahun 2021 mencapai 35,89% dimana angka ini termasuk sangat Faktor utama penyebab rendahnya angka tersebut antara lain rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta perkawinan. Untuk mengatasi hal ini, tahun 2021 sampai 5 (lima) tahun mendatang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merencanakan program dan anggaran untuk melakukan pelayanan aktif ke desa/kelurahan dan kecamatan, serta melakukan inovasi-inovasi untuk pelayanan penerbitan akta perkawinan.
Rasio anak memiliki KIA pada tahun 2021 mencapai 38,51%. Untuk kondisi di tahun 2021 angka ini tidak termasuk rendah karena pencanangan kepemilikan KIA merupakan program nasional yang baru dimulai, dan telah mencapai target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 31

% untuk tahun 2021. Untuk 5 (lima) tahun mendatang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah merencanakan program dan anggaran untuk melakukan pelayanan aktif penerbitan KIA ke sekolah-sekolah di Kabupaten Labuhanbatu, untuk semakin meningkatkan kepemilikan KIA.

7.2 Kerja Sama Perangkat Daerah

Dalam menunjang Kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan, diperlukan adanya kerjasama Perangkat Daerah dengan Perangkat lainnya/klien dalam bentuk MoU, agar tercapainya realisasi kinerja perangkat daerah. Dengan ini Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil telah melakukan kerjasama/MoU dengan perangkat lain dari lima tahun yang lalu dan rencana lima tahun kedepan , terlampir pada tabel 7.2.

Tabel 7.2

Rekapitulasi Kerjasama/MoU Dalam Negeri Pemerintah Daerah

NO	BENTUK DOKUMEN / JENIS KERJA SAMA
	KESEPAKATAN BERSAMA			PERJANJIAN KERJA SAMA			JANGKA WAKTU KETERANGAN
	TANGGAL / NOMOR MOU	TENTANG	PIHAK YANG BEKERJA SAMA	TANGGAL PKS	PKS TENTANG	PKS ANTARA	BERAKHIRNYA PKS/ MOU	SUMBER DANA	KONDISI TERAKHIR
1.	06/07/2018	PELAYANAN	DUKCAPIL	06/07/2018	PELAYANAN	DUKCAPIL	SESUAI	MASING	BAIK
	NO:472/0903/2018	AKTA	dengan		AKTA	dengan	KESEPAKATAN	MASING
	NO:444.000/744/VII/2018	KELAHIRAN	DINKES		KELAHIRAN	DINKES		DINAS
2.	30/05/2018	PERCEPATAN	DUKCAPIL	30/05/2018	PERCEPATAN	DUKCAPIL	SESUAI	MASING	BAIK
	NO:472/0738/2018	AKTA	dengan		AKTA	dengan	KESEPAKATAN	MASING
	NO:472/339/2018	KELAHIRAN	DPPKB		KELAHIRAN	DPPKB		DINAS
3.	16/03/2019	PERSIDANGAN	DUKCAPIL	16/03/2019	PERSIDANGAN	DUKCAPIL	SESUAI	MASING	BAIK
	NO:W2-A4/271/HM.00.1/III/	ISBAT	dengan		ISBAT	dengan	KESEPAKATAN	MASING
	2019	NIKAH	KEMENAG		NIKAH	KEMENAG		DINAS
	NO:104/3/2019
	NO:800/0439/DKCS/I/2019
4.	14/03/2020	PEMANFAATAN	DUKCAPIL	14/03/2020	PEMANFAATAN	DUKCAPIL	SESUAI	MASING	BAIK
	NO:472/0356/DKCS/V/2020	KIA	dengan		KIA	dengan	KESEPAKATAN	MASING
			FUNLAND			FUNLAND		DINAS
5.	15/11/2021	PEMANFAATAN	DUKCAPIL	15/11/2021	PEMANFAATAN	DUKCAPIL	SESUAI	MASING	BAIK
	NO:472/1083/DKCS/V/2021	NIK DAN DATA	dengan		NIK DAN DATA	dengan	KESEPAKATAN	MASING
	NO:503/792/DPMPTSP/2021	KEPENDUDUKAN	DPMPTSP		KEPENDUDUKAN	DPMPTSP		DINAS
6.	07/04/2022	PEMANFAATAN	DUKCAPIL	07/04/2022	PEMANFAATAN	DUKCAPIL	31/12/2022	MASING	BAIK
	NO:800/350/DKCS/V/2022	NIK DAN DATA	dengan		NIK DAN DATA	dengan		MASING
	NO:800/762/DPPPA/2022	KEPENDUDUKAN	DPPPA		KEPENDUDUKAN	DPPPA		DINAS
7.	26/01/2022	PEMANFAATAN	DUKCAPIL	07/04/2022	PEMANFAATAN	DUKCAPIL	31/12/2022	MASING	BAIK
	NO:472/058/DKCS/V/2022	NIK DAN DATA	dengan		NIK DAN DATA	dengan		MASING
	NO:445/1701/RSUD/I/2022	KEPENDUDUKAN	RSUD		KEPENDUDUKAN	RSUD		DINAS
8.	06/04/2022	PEMERIKSAAN	DUKCAPIL	06/04/2022	PEMERIKSAAN	DUKCAPIL	31/12/2022	MASING	BAIK
	NO:B/ 04 /III/2022	KEABSAHAN	dengan		KEABSAHAN	dengan		MASING
	NO:800/316/DKCS/I/2022	DOKUMEN	POLRES		DOKUMEN	POLRES		DINAS

RENSTRA 2021-2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BAB II

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.1

Tabel 2.2

b. Perlengkapan

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Keterangan :

2. Indikator Rasio bayi berakte lahir. Pada tabel di atas, diperoleh data realisasi rasio bayi berakte lahir dengan data sebagai berikut :

3. Indikator Rasio pasangan berakte nikah. Pada tabel di atas, diperoleh data realisasi rasio pasangan berakte nikah dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.4

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III.

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2 Telahaan VISI DAN MISI dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Terpilih

3.3 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

Tabel 3.1

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Perencanaan Pembangunan

Tabel 3.2

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

Tabel 4.

BAB V.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

Tabel 5.1

BAB VI.

BAB VII.

7.1 Kinerja Penyelenggaraan bidang Urusan

7.2 Kerja Sama Perangkat Daerah

Tabel 7.2